KAUKUS PANCASILA PARLEMEN

KAUKUS PANCASILA PARLEMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

Memprihatinkan:

· meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.

· Sikap Polisi yang acuh dan melakukan pembiaran terhadap tindakan mereka berbuah teror dan mengganggu kelompok masyarakat lain merupakan tindakan diskriminasi dan opresi, adalah merupakan pelanggaran hukum.

Maka, Kaukus Pancasila Parlemen RI dan beberapa kelompok masyarakat pro kebhinekaan Indonesia menuntut:

1) Presiden, sebagai kepala pemerintahan untuk bertindak tegas dan membuktikan pernyataannya bahwa Negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh FPI maupun yang lainnya. Sepatutnya Presiden memerintahkan penegakkan hukum terutama kepolisian untuk menindak tegas para pelaku kekerasan dari FPI dan sejenis dimanapun dan kepada siapapun.

2) Kapolri, agar menghentikan tindakan pembiaran oleh aparat Polisi terhadap aksi kekerasan gerombolan-gerombol an “preman berjubah” terhadap kelompok masyarakat lainnya terutama dalam kaitan kebebasan beribadah dan berkumpul warga negara.

3) Kapolri dan TNI serta Pemerintah untuk mempertanggungjawab kan kebijakan membidani dan membesarkan FPI, namun tidak mampu membina, mengkontrol sehingga menjadi organisasi yang cenderung main hakim sendiri secara massal bahkan mempermalukan Negara di forum-forum HAM internasional akibat berbagai tindakan brutal gerombolan ini.

4) Kepada para korban dari tindakan-tindakan pemanisme FPI, dihimbau untuk memberikan laporan kepada kepolisian guna meminta kasus-kasus mereka untuk ditindaklanjuti sehingga Pengadilan mempunyai alasan untuk menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang.

5) Kepada DPR agar menyatakan kecaman dan protes terhadap tindak kekerasan FPI dan kepada Polisi yang membiarkan tindakan makin hakin sendiri yang mereka lakukan kepada 3 anggota Komisi IX yang sedang melakukan tugas konstitusionalnya di Banyuwangi baru-baru ini.



Jakarta, 28 Juni 2010

1. Bambang Soesatyo – Fraksi Partai Golkar

2. Hetifah - Fraksi Partai Golkar

3. Eva K Sundari –Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

4. Indah Kurnia – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

5. Dolfie OF Palit - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

6. Ian Siagian - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

7. Arif Budimanta - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

8. Budiman Sujatmiko - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

9. Ana Muawammah – Fraksi Kebangkitan Bangsa

10. Hanif Dhakiri - Fraksi Kebangkitan Bangsa

11. Abdul Hamid Wahid – Fraksi Kebangkitan Bangsa

12. Akbar Faisal – Fraksi Hanura

13. Ulil Abshar – Partai Demokrat

14. GHR Ratu Hemas – DPD DIY

15. I Wayan Sudirta – DPD Bali

16. Lerry Mboik – DPD NTT

17. Emmanuel Babu Eha – DPD NTT

18. Abraham Liyanto – DPD NTT

19. Tonny Tesar – DPD Papua

20. Eni Khairani – DPD Bengkulu



21. Nia Syarifudin – Aliansi Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)

22. Nong Darol Mahmada – Freedom Institute

23. Anick Ummah - Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

24. Johannes Haryanto - - Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

25. Martin Manurung – National Democrat

26. Benny Susetyo – Setara Institute dan Sektaris Eksekutif Komisi HAK KWI

27. Trisno S Sutanto – MADIA

28. Amanda Suharnoto – MADIA

29. Eko Prananto – MADIA

30. AAGN Ari Dwipayana – Fisipol UGM

31. Fajar Riza Ul Haq – Maarif Institute

32. Ahmad Suedy – Wahid Institute

33. Gomar Gultom – PGI

34. Indria Fernida – Kontras

35. Uli Van Sihombing –

36. Judianto Simanjuntak – Ut Omnes Unum Sint Institute

37. Saor Siagian – Tim Pembela Kebebasan Beragama

38. Ajeng – Yappika, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

kecenderungan sekarang, banyak ormas - ormas besar mencoba utuk menguasai ormas2 kecil dengan faham2 yang dibuat sendiri ( tidak berdasar hukum). reformasi di polri pun tidak ada kelanjutan sampai sekarang. Jelas sekali melanggar hukum, tapi tidak ada tindakan, apa mungkin Pak Pol nya pun mendukung aksi2 demikian ( seperti tempat lainnya spt singkawang).

Bisa jadi Suhandi, kalau pol dan pemerintah tidak menindaklanjuti dan mendidik ormas yg dah dikenal melanggar undang-undang, maka logikanya mereka mendukung ormas itu. Bisa menjadi pemikiran bersama mengapa pemerintah dan polri bersikap demikian.

Uda saat nya mengunakan cara lebih intelektual untuk memecahkan persoalan.... kasian juga liat mereka yg jadi korban (minoriti). hem....